PRESS RELEASE 10 TAHUN KASUS ASIOR BERDARAH

27 Agustus 2012 Komentar dimatikan

BERSATU UNTUK KEBENARAN  (UNITED FOR TRUTH)

KontraS Papua. Jl. Raya Sentani No.67B, Sosial Padangbulan Abepura,  Jayapura-Papua Email: buk_jayapura@yahoo.co.id, Website:www.bukpapua.org

———————————————————————————————————————————————-

Pres Release 

KEJAHATAN  KEMANUSIAAN

DIBALIK OPERASI PENYISIARAN DAN PENUMPASAN DI WASIOR, 2001 

Setiap kasus Kejahatan HAM yang terjadi, aparat keamanan (TNI-Polri) selalu menjadi aktor utamanya. Dimana nilai-nilai hak asasi manusia dan Demokrasi dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan Negara.  Provinsi Papua dan Papua Barat serta  Kabupaten dan Kota di seluruh Tanah Papua sudah berulangkali menjadi tempat dimana terjadinya peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat Negara yaitu TNI & Polri. Sebut saja sejumlah peristiwa besar yang secara khusus akan tetap di ingat oleh masyarakat Papua dari generasi ke generasi sebagai peristiwa yang sangat mengerikan dan meninggalkan bekas luka, traumatig dalam hati masyarakat, yaitu: Peristiwa  1977, peristiwa Wamena, 6 Oktober 2000 dan 4 April 2003,  Peristiwa Biak 6 Juli 1998, Abepura berdarah 7 Desember 2000, Peristiwa Wasior 13 Juni 2001, Penculikan dan Pembunuhan Theys Hiyo Eluway serta penghilangan Sopirnya Aristoteles Masoka 10 November 2001, Abepura 16 Maret 2006 dan penembakan Opinus Tabuni 9 Agustus 2008. dari sejumlah kasus Pelanggaran HAM berat tersebut diatas hannya Abepura, 7 Desember 2000, telah disidangkan di Pengadilan HAM Makassar 2005. Baca selanjutnya…

Kategori:Uncategorized

BERSATU UNTUK K…

27 Agustus 2012 Komentar dimatikan

BERSATU UNTUK KEBENARAN  (UNITED FOR TRUTH)

KontraS Papua. Jl. Raya Sentani No.67B, Sosial Padangbulan Abepura,  Jayapura-Papua Email: buk_jayapura@yahoo.co.id, Website:www.bukpapua.org

———————————————————————————————————————————————-

Pres Release 

KEJAHATAN  KEMANUSIAAN

DIBALIK OPERASI PENYISIARAN DAN PENUMPASAN DI WASIOR, 2001 

Setiap kasus Kejahatan HAM yang terjadi, aparat keamanan (TNI-Polri) selalu menjadi aktor utamanya. Dimana nilai-nilai hak asasi manusia dan Demokrasi dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan Negara.  Provinsi Papua dan Papua Barat serta  Kabupaten dan Kota di seluruh Tanah Papua sudah berulangkali menjadi tempat dimana terjadinya peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat Negara yaitu TNI & Polri. Sebut saja sejumlah peristiwa besar yang secara khusus akan tetap di ingat oleh masyarakat Papua dari generasi ke generasi sebagai peristiwa yang sangat mengerikan dan meninggalkan bekas luka, traumatig dalam hati masyarakat, yaitu: Peristiwa  1977, peristiwa Wamena, 6 Oktober 2000 dan 4 April 2003,  Peristiwa Biak 6 Juli 1998, Abepura berdarah 7 Desember 2000, Peristiwa Wasior 13 Juni 2001, Penculikan dan Pembunuhan Theys Hiyo Eluway serta penghilangan Sopirnya Aristoteles Masoka 10 November 2001, Abepura 16 Maret 2006 dan penembakan Opinus Tabuni 9 Agustus 2008. dari sejumlah kasus Pelanggaran HAM berat tersebut diatas hannya Abepura, 7 Desember 2000, telah disidangkan di Pengadilan HAM Makassar 2005. Baca selanjutnya…

Kategori:Uncategorized

Press Rerease

Bersatu Untuk Kebenaran

(United For Truth)

 

KontraS Papua. Jl. Raya Sentani No.67B, Sosial Padangbulan Abepura,  Jayapura-Papua Email: buk_jayapura@yahoo.co.id, Website:www.bukpapua.org

—————————————————————————————————————————————————— 

Konfrensi Perss 

Dalam negara yang mengaku sudah demokratis seperti Indonesia, pasal-pasal makar masih digunakan oleh penguasa untuk membungkam ruang demokrasi di Indonesia dan lebih khusus di Papua. Kasus terbaru, pada Jumat 16 Maret 2012, Ketua Majelis Hakim vonis hukuman 3 tahun penjara terhadap Bpk Forkorus dan teman-teman merupakan tindakan anarkisme hukum, karena Majelis Hakim hanya berpegang pada berkas perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim-hakimnya tidak bisa menggali dari kiri-kanan terutama fakta KRP III di Lapangan sepak bolla Zakeus, situasinya aparat TNI dan Polri turun dengan berbagai peralatan lengkap,/atau dalam siatuasi peran atar Negara.  Tindakan ini bukan saja terjadi dalam kasus makar Forkorus Cs, namun beberapa kasus terdahulu mengalami perlakuan yang sama.

Filep Karma  merupakan tokoh Pejuang keadilan dalam menyampaikan aspirasi rakyat Papua untuk memperjuangkan nilai-nilai hak dasar rakyat Papua.  Ditahun 1998 awal masa reformasi di Indonesia, Filep Karma mengkonsolidasikan aksi damai yang berlangsung selama 6 hari ( 1  s/d  6 Juli 1998) dan sebagai bentuk protes menaikan Bendera Bintang Kejora di menara Air Pelabuhan Biak, di bubarkan dengan brutal oleh operasi gabungan “ FAJAR” dengan menembak, menangkap bahkan mengilangkan nyawa secara paksa dan kilat. : ( Korban penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan 150 orang,  Korban luka berat yang di evakuasi ke Ujung Pandang 4 orang,  Penghilangan secara paksa 3 orang, Korban luka –luka 33 orang, Korban meninggal 8 orang dan Korban mayat misterius 32 orang) Peristiwa ini dikenal dengan “NAMA TANPA PUSARA, PUSARA TANPA NAMA”.  Peristiwa ini di kategorikan  sebagai Pelanggaran HAM Berat, namun sampai saat ini proses hukum  tidak jelas.

Filep Karma ditangkap pada 6 Juli 1998, karena menaikan bendera Bintang Kejora bertempat di Tower Biak, Filep Karma selanjutnya divonis hukuman 3 tahun penjara di Lapas Biak.

Bahwa Filep Karma kembali, ditangkap pada 01 Desember 2004 karena Menaikkan Bendera Bintang Kejora pada tanggal 01 Desember 2004, bertempat di Lapangan sepak bolla Trikora Abepura. Filep Karma untuk selanjutnya di vonis 15 tahun penjara  pada tanggal 26 Mei 2005 karena dianggap melanggar pasal 106, 108 dan 110 KUHP

Pada tanggal 18 Agustus 2009 Filep Karma jatuh sakit dan di bawa ke RSUD DOK  II Jayapura untuk mendapatkan pengobatan Lebih Lanjut Karena ada pengkristalan/ penyumbatan di ginjal baik kiri maupun kanan. Namun karena pelaratan operasi yang tidak lengkap di RSUD DOK II maka Dr. yang bersangkutan memberikan surat rujukan  ke RS CIKINI Jakarta.  Sampai 9 bulan terlantar di Rumah Sakit Dok II Jayapura dengan alasan pemerintah tidak ada biaya,  sehingga  semua biaya administrasi dibebankan kepada Keluarga. Hal ini membuktikan bahwa Negara tidak bertanggung jawab dan melakukan proses pembiaran terhadap hak-hak dasar para Tapol Napol Papua.

Masih banyak tahanan Politik Papua yang diperlakukan sewenang-wenang oleh petugas Lapas dengan penyiksaan secara fisik dan non fisik, proses pembiaran, karena dinilai sebagai separatis. Ini merupakan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya menjadi tagung jawab Negara. Contoh: Maikel Heselo meninggal di LP Gunungsari Makassar 2007, Ardy Sunggumold meninggal di LP Sibinong Jakarta 2006, Filep Karma jatuh sakit dan terlantar 9 bulan di Rumah Sakit Dok II Jayapura, Ferdinan Pakage mata sebelah kanan rusak permanen oleh Herbert Toam (petugas LP Abe) 2008, Kanius Murib LP Wamena penjara seumur hidup, sakit dan sampai hari ini kenah penyakit gangguan jiwa,  Kimanus Wenda sakit 2010-12 baru ada ijin pengobatan dengan semua biaya tanggungan keluarga, Jefray Murib (penjara seumur hidup) badan kanan mati tidak bisa bergerak di LP Samofa Biak)

Kami menilai bahwa Negara sewenang-wenang menangkap, mengadili, penjarakan dan proses pembiaran oleh karena dianggap sebagai separatis. Ada banyak alasan yang digunakan oleh Negara seperti tidak ada biaya untuk pengobatan para Tawanan yang sakit, banyak prosedur yang mekanisme birokrasi yang berbeli-belit pemerintah sehingga,  harus menuggu sampai memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun.  Sementara korban yang bersangkutan membutuhkan tindakan  emergency  untuk pengobatan  dengan cepat.

Hal ini lebih dibuktikan dengan pernyataan Amir Syamsuddin, Mentri hukum dan hak asasi manusia dalam kunjungan ke Papua beberapa waktu lalu, menegaskan bahwa “Tidak ada Tahanan Politik di Papua”, adalah merupakan pembohongan public, dan diskriminasi terhadap para tawanan di Papua, karena hal tersebut berlawanan dengan Dokumen resmi Departemen hukum dan HAM Provinsi Papua tahun 2011 data terbaru yaitu   23 Tapol Napol Papua, sementara fakta di Papua ada banyak Tapol Napol Papua yaitu: Sebelum Pepera, Sesudah pepera, Kebijakan di masa DOM, Akhir tahun 1980-1998 bahkan Otonomi khusus di Papua jumlah Tapol Napol semakin meningkat. Fakta yang terjadi proses pembiaran terhadap hak-hak dasar para Tahanan Politik Papua, (tidak ada akses kesehatan, diskriminasi dan penyiksaan dalam penjara) akibat Negara tidak perhatikannya para Tapol Napol Papua akibatnya beberapa orang meninggal dalam penjara dan yang sakit terlantar, dimanakah tanggung jawab Negara?

Ironisnya, Mentri hukum dan HAM tegaskan “Tidak ada Tahanan Politik di Papua, mengapa pasal makar masih berlaku di Papua? 14 Ribu lebih TNI di Papua? Kenapa aksi surat dukungan dari mayarakat Internasional terhadap Tapol Napol Papua mencapai 7292 surat (tujuh ribu duaratus Sembilan puluh dua) surat?

Dengan demikian, Maka Kami Keluarga korban dan Bersatu Untuk Kebenaran mendesak:

  1. Pemerintah segera bertanggung jawab atas seluruh biaya pengobatan Tahanan Politik Kimanus Wenda dan Tahanan Politik lainnya yang mengalami nasip yang sama.
  2. Hentikan Kekerasan, diskriminasi dan Stigma separatis terhadap seluruh tahanan Politik Papua
  3. Bebaskan Tahanan Politik Papua tanpa syarat, karena Negara tidak mampu memenuhi hak-hak dasar Tahanan Politik.
  4. Bebaskan tanpa syarat terhadap hukuman 3 tahun penjara terhadap Forkorus Yamboisembut, Eddison C. Waromi, Selpius Bobii, Dominikua Sorabut,  dan Klar Makdawer, karena hukuman 3 tahun penjara dianggap tindakan anarkisme hukum/ illegal.
  5. Kami atas nama Keluarga Besar Tapol Napol Papua dan Bersatu Untuk Kebenaran mengucapkan terima kasih banyak kepada Amnesty Internasional di seluruh dunia, TAPOL di Inggris, Jaringan Papua di Jerman, Indonesian Solidarity di Australia, serta  setiap pribadi-pribadi atau Lembaga baik local di Papua, Nasional dan Internasional yang tidak menyebutkan satu persatu, yang dapat mendukung baik bersifat moral maupun matrial dalam kampanye tentang hak-hak dasar Tahanan Politik di Papua.

Demikian tuntutan kami atas kerjasamanya di ucapkan trimakasih

Jayapura, 19 Maret 2012

Bersatu Untuk Kebenaran

 

 

Peneas Lokbere

Koordinator Umum

Kategori:Uncategorized

Pemerintah Lebih mementingkan Mekanisme Birokrasi Dari Pada Nyawa Tawanan Politik

20 Maret 2012 2 komentar

Terkait  Tahanan Politik, Kimanus Wenda yang sedang sakit menderita penyakit tumor sejak tahun 2010 di Lembaga Pemasyarakatan di Nabire,  BUK melakukan audiensi dengan Kepala Kementrian  Hukum  dan HAM Provinsi Papua Senin 13 Februari 2011, di Kali Acai Abepura Papua.

Dalam pertemeuan tersebut,  BUK meminta penjelasan terkait proses pemindahan untuk pengobatan yang memakan waktu cukup lama sejak tahun 2011 hingga saat ini. Selain itu juga mempertanyakan  berapa orang pengawal dan siapa yang akan membayar biaya  tiket untuk pengawal dari Nabire ke Jayapura.

Beberapa alasan yang dikemukakan oleh kepala Kementrian Hukum dan HAM bahwa mereka sudah  lama melakukan upaya untuk pengobatan  Kimanus  Wenda yakni proses pemindahan dan biaya pengobatan.  Saat ini  sedang menunggu proses dari pemerintah pusat, karena mengenai Para tahanan Politik keputusannya dari pusat. “Kami juga ingin supaya para tahanan Politik bisa berobat dengan cepat tetapi kami juga harus menghargai mekanisme pemerintahan yang ada” kata Kepala Kementian Hukum HAM Papua.  Dalam pembicaraannya menjelaskan bahwa ia juga menerima banyak surat dari NGO internasional mengenai desakan dan kekawatiran kondisi tahanan Politik Papua yang selalu mengalami banyak persoalan.

BUK menilai, pemerintah lamban dalam masalah tahanan Politik yang sakit dan mempersulit dalam semua proses. Pemerintah lebih mementingkan  proses dan mekanisme dalam birokrasi dari pada nyawa manusia.  Untuk  itu, BUK mendesak Kepada Kementrian Hukum dan HAM segerah mepercepat proses pemidahan untuk pengobatan Tahanan Politik yang  sudah lama menderita. Selain itu mendesak kepada pemerintah bertanggungjawab dan tidak harus melimpahkan sepenuhnya kepada Tapol dan keluarga. karena Negara yang menahan, maka negara harus bertanggungjawab atas tahanan politik. Mengenai biaya tiket maupun pengobatan. Namun karena pemerintah tidak serius dan tidak mau mengurus para tahanan politik yang sakit sehingga keluarga  dan para pihak yang peduli dengan tahanan Politik akan menanggung sebagian biaya pengobatan dan biaya tiket dan sedang di upayakan. Selain itu penggawal juga tidak harus banyak orang tetapi cukup satu orang,  karena Kimanus tidak akan melarikan diri dari.

Pengalaman selama ini, pemerintah selalu memberikan beban kepada keluarga dan LSM yang peduli dengan masalah Tapol di Papua. Hal ini kedepan pemerintah akan terbiasan dan akan memberikan semua beban kepada Tahanam politik dan keluarga, dan pemerintah seenaknya menahan orang  dan tidak bertanggungjawab. (NY/BUK)

Kategori:Uncategorized

Negara Tidak Bertanggungjawab Atas Implementasi HAM Di Pupua

22 Desember 2010 Tinggalkan komentar

Jayapura- Di akhir tahun, Kontra Papua dan organisasi korban, Bersatu Untuk Kebenaran (BUK) mengadakan konfrensi pers Rabu, 22 Desember pukul 02.30 di kantor Kontras Papua. konfrensi pers ini merupakan refleksi catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua selama tahun 2010 yang belum ada peningkatan dalam penanganan secara hukum maupun keseriusan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penyelesaian kasus-kasus di Papua. Hal itu disampaikan oleh coordinator Kontras Papua Harry Matorbings, SH, Peneas Lokbere, Koordinator BUK, dan Olga Hamadi, SH. Msc.

 

Dalam konfrensi pers ini, Olga menegaskan, Kegagalan Negara dalam respon di Papua dalam tahun ini dinilai masih belum memberikan rasa nyaman bagi masyarakat Papua karena masi terdapat praktek-praktek yang mengakibatkan jatuhnya korban baik di pihak masyarakat sipil maupun pihak aparat keamanan. Beberapa betuk kekerasan diantaranya: Kekerasan horizontal, seperti kasus perang suku di Kwamki lama, Timika, kasus bentrok antara masyarakat Nafri denagan masyarakat mengunungan, dan terakhir penyerangan kampung Toka, akibat nada dering Hand Phone yang menghina masyarakat pengunungan; Kekerasan structural yang melibatban aparat keamanan sebagai pelaku kekerasan; dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Misterius, seperti penembakan di areal PT. Freeport, teror di Puncak Jaya, Penembakan di Puncak Jaya, Teror terhadap Wartawan dan berbuntut pada pemanggilan wartawan di Merauke, Penembakan di kampung Nafri, penembakan bom Molotov terhadap salah satu Anggota TNI, yang faktanya sampai saat ini pihak kepolisian belum menemukan pelaku-pelakunya. Harry juga menambahkan, kasus-kasus yang terjadi mengarah ke mengarah ke satu suku yaitu masyarakat pengunungan, jika aparat keamanan tidak menyelesaikan kasus-kasus ini, maka rasa takut itu akan melekat kepada masyarakat sipil

 

Realisasi dari Undang-undang Otonomi khusus belum tersentuh kepada korban pelanggaran HAM di Papua. Dan ketidakseriusan pemerintah dalam penanganan korban sangat disesalkan. Dan juga pemerintah tidak mengefaluasi kasus-kasus pelangaran HAM yang terjadi di Papua ungkap Penehas.

 

Harry menambahkan, pelarian narapidana dan tahanan di Papua seperti yang terjadi di lapas Abepura,  tercatat 18 napi dan tahanan kabur  dan manokwari 11 narapidana kabur karena pelayanan dan pembinahan yang kabur dari Lapas manokwari, maraknya kasus berdimensi politik yang dan kemudian dijerat dengan pasal makar; lemahnya institusi Negara dalam penegakkan HAM yang berakibat pada belum terpenuhinya perlindungan, penegakan dan kemajuan hak asasi manusia  di Papua. Hal ini terjadi karena belum terealisasi secara lengkap Institusi  penegakan HAM di Papua diantaranya pengadilan hak asasi manusia, komisi kebenaran dan rekonsiliasi, lemahnya kewenangan perwakilan Komnas HAM Papua, misalnya kasus Pelanggaran HAM Wamena 2003 dan Wasior 2001 yang nasibnya sampai saat ini tidak ada kejelasan  dan pertanggungjawaban hukum.

 

Dari catatan diatas, kontras Papua dan BUK menilai menyatakan pemerintah propinsi Papua belum memiliki keberanian untuk menghadirkan terobosan-terobosan dan komitmen pemerintah Propinsi Papua pada isu-isu penegakan HAM diantaranya: Majelis Rakyat Papua, Pemerintah Propinsi Papua,  Departemen Hukum dan HAM, Pihak Lapas, dan DPR sebagai lembaga pengawas harus duduk secara bersama dan dan memperbaikin sistem di Lapas. Terkait dengan maraknya kasus-kasus Makar di Papua maka, Negara perlu mengubah polah pendekatan, hukum menjadi pola pendekatan lain yang mampu menjamin kebebasan berekpresi bagi warga negaraya, serta mengkaji ulang pengunaan  pasal makar dalam KUHAP; Pemerintah propinsi Papua perlu memperkuat perwakilan Komnas HAM dan mengimplementasikan  isi dari Udang-undang Otonomi khusus  terkait denga Bab. XII tentang Hak Asasi Manusia yaitu pasal 45 dan pasal 46. Dan kemudian Negara berperan aktif untuk memikirkan terobosan  bagi korban pelangaran HAM di Papua terkait dengan upaya pemulihan yang efektif.(NY)

 

Kategori:Uncategorized

Filef Karma dan Buktar Tabuni Bukan Penghasut

5 Desember 2010 Tinggalkan komentar

Filep Karma dan Buchtar Tabuni, pada tanggal 03 Desember 2010 , jam 22.30 , dipindahkan ke tahanan Polda Papua. Menurut Kapolresta Jayapura, Imam Setiawan,SIK, dalam surat Kabar harian di Jayapura mereka berdua diduga sebagai pemicu atau menghasut hingga terjadi kericuhan di Lapas Abepura.

Padahal Filep hanya sebagai mediasi antara Kalapas dengan teman – teman napi yang marah akan kasus penembakan, Miron Wetipo , yang kabur dari Lapas Abepura , jam 12.30. Filep mengatakan ‘’ini sebuah skenario yang mengkambing hitamkan saya dan Buchtar, tanpa alasan langsung dibawah ke tahanan polda, saya berpikir, kita akan dikenakan pasal pidana dan akan digiring dalam kasus kriminal, serta kami berdua dipindahkan agar Kalapas dan Petugas lapas bisa melakukan kekerasan dan pemukulan kepada penghuni, karena kalau ada saya dan Buchtar mereka takut, karena pastinya akan kami laporkan ke jaringan dan LSM International, ujarnya’’

Awalnya , jam 17.10 , Filep dibangunkan oleh Buchtar Tabuni untuk menjadi mediator/penghubung. Filep tidak mengetahui kejadian kalau penghuni sedang menunggu kabar dari siang hari untuk bertemu dengan Kalapas akibat penembakan yang terjadi dan menyebabkan kematian. Kemudian Filep, menghubungi Kepala Keamanaan dan Ajudan Kalapas di ruangan kerja mereka dan mengatakan bahwa teman – teman napi ingin melakukan dialog antara Kalapas dan Kapolda untuk kasus penembakan tersebut.

Penghuni tidak akan kembali ke kamar untuk penguncian jika tidak bertemu dengan Kalapas dan Kapolda. Setelah waktu magrib, petugas Lapas melalui microphone memberitahukan ‘‘bahwa penghuni harus kembali ke kamar masing – masing karena ada penguncian sel’’. Penghuni marah dan mengamuk, Filep Karma dan Buchtar Tabuni, berusaha mencegah dan menghalangi teman – teman napi yang melakukan pelemparan batu sehingga kaca – kaca pecah. Dalam hal ini tidak terjadi dialog antara Kalapas dan penghuni.

Setelah penguncian sel, Kakanwil dan Kalapas, jam 20.00, datang didepan kamar Filep Karma. ‘’aduh , pak kakanwil, tadi saya sudah berusaha mencegah dan melarang teman – teman untuk melempar kaca, tapi mereka terlalu marah karena Kalapas tidak datang bertemu dengan kami, ujar Filep kepada Kakanwil’’.

Konfirmasi yang dilakukan SKPHP , melalui via telepon selular kepada Kakanwil Departemen Hukum dan Ham , 04 Desember 2010 , jam 18.20, bahwa Filep Karma dan Buchtar Tabuni , adalah sebagai penghasut yang menyebabkan penghuni narapidana lapas Abepura mengamuk. Mereka akan diproses hukum, karena sementara ini menjadi tahanan Polda.

Filep meminta untuk menyelidiki, 2 orang napi , Feri Yoku dan Hans Yewi yang dibawah duluan oleh TNI keluar dari Lapas Abepura, Filep mengira ‘’bahwa mereka berdua ada di tahanan Polda, tapi setelah mengecek mereka berdua tidak ada’’. Saat ini para napi yang bersama Filep Karma adalah Buchtar Tabuni , Dominggus Pulalo , Alex Elopere , dan Lopes Karubaba.

Filep juga mengatakan, jika Kakanwil dan Kapolresta mengatakan bahwa ‘’saya dan Buchtar Tabuni adalah penghasut, apakah mereka ada melihat sendiri kejadian, bahwa kami berdua menghasut penghuni untuk melempar kaca, jangan asumsi pribadi dijadikan sebagai barang bukti, malahan saya ini sebagai penghubung, Ini adalah sebuah fitnah yang ciptakan, oleh mereka’’.

Sampai saat ini Filep Karma melakukan mogok makan, ini salah satu bentuk protes saat dia tiba di tahanan Polda Papua, karena dia merasa tidak bersalah. Akses komunikasi keluarga dan rekan – rekan serta jurnalis yang akan mengunjunginya sejak 04 Desember 2010, ditutup. SKPHP akan berusaha untuk bertemu dengannya, 06 Desember 2010. (SKPHP)

Kategori:Uncategorized

Position Statement

26 Agustus 2010 1 komentar

SOLIDARITAS KORBAN PELANGGARAN HAM PAPUA

(BUK, IKOHIK2N-P2a, Kontras Papua, Foker LSM, SKP Jayapura, UKM Dehaling Uncen, BPM Fakultas Uncen, Senat USTJ, Senat STFT ,PMKRI, AMPTPI, Front Pepera, Garda-P, Parjal, KNPB, Asrama Ninmin,Asrama Nabire,Asrama Nayak , Asrama Fak – Fak,Asrama Uncen ,Asrama Sorong)

Peringatan Hari Pelanggaran Hak Asasi Manusia Se – Dunia
10 Desember 2009

PRESS RELEASE
“ Hentikan Pemusnahan Manusia dan Alam Papua ”

Hari HAM sedunia Mahasiswa Palang Kampus Uncen

Mencermati kondisi hak asasi manusia di Papua, sejak tahun 1960 – an sampai saat ini, belum ada Penegakan hukum dan HAM, baik di Dunia Internasional, Nasional dan di Tanah Papua. Di mana Hak Asasi Manusia merupakan hak yang sangat melekat pada manusia dan budaya masyarakat manusia itu sendiri. Hal ini semuanya menjadi aspek yang sangat penting dan mendasar baik di bidang sipil, politik , ekonomi, sosial dan budaya. ini bukan bagian dari hak – hak nasional right yang harus di batasi oleh Negara, baik lembaga vertical dan horizontal yang dilakukan secara lansung dan tidak lansung di Indonsia. Pemerintah Indonesia belum memenuhi prinsip-prinsip Negara hukum bagi perlindungan, penghormatan dan pemajuan itu sendiri. Pengrafivikasi instrumen-instrumen HAM Internasional yang diwajibkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB / United Nations ) masih menjadi alat politik belaka yang setiap saat hanya memenuhi dan menutup rasa malu bahwa Pemerintah Indonesia adalah bagian dari tata politik rekonstruksi global, masyarakat internasional dan kepentingan politik internasional lainnya.

Alam dan Manusia Papua sendiri masih menjadi bagian dari proses rekontruksi politik yang panjang dengan melibatkan PBB, bangsa-bangsa, seperti Inggris, Jerman, Belanda, Jepang, Amerika dan Indonesia dimasa lalu yang perlu diselesaikan karena sudah terjadi pelanggaran HAM yang kompleks dan kritis, bahkan berulang-ulang. Dimana dalam hal ini perlu Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Tanah Papua harus diagendakan dan bahas secara khusus dalam komisi HAM di PBB, bukan menjadi alasan politik nasional rights semata dari Pemerintah Indonesia. Pada dasarnya Indonesia sendiri adalah wali pembangunan 25 (dua puluh lima) tahun sesuai dengan Perjanjian Roma, 30 September 1962 yang berakhir pada 1 Mei 1988. Status Papua terus diperpanjang sampai dengan sekarang, termasuk Otsus 25 (dua puluh lima) tahun.
Akomolasi dan implikasi pembangunan yang berdampak pada kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini terjadi Tanah Papua, dimana telah menelan banyak korban pelanggaran HAM, baik secara lansung dan tidak langsung yang dilakukan oleh Negara Indonnesia dengan melibatkan PT. Freeport, Perusahaan-Perusahaan Asing lainnya, Nasional dan Lokal terhadap Alam dan Manusia Papua dimasa lalu, sekarang yang terus berkembang dalam kompleks yang sangat tinggi dan kritis. Hak-hak rakyat papua yang dirapas adalah tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya. Kerusakan lingkungan hidup dan hilangnya sumberdaya pendukung lingkungan hidup, terutama di Areal PT. Freeport masih sampai dengan sekarang.
Dimana ABRI pada masa yang lalu, TNI dan Polisi untuk masa sekarang dengan bentuk-bentuk kekerasannya adalah DOM; Penghilangan Paksa, Genosida, Suversif dan kejahatan kemanusian lainnya secara nyata dan tidak nyata lewat proses pembagunan yang ada. Operasi-operasi yang dilakukan tersebut diberi nama Operasi Sadar (1965-23 Maret 1966) dipimpin oleh Brigjen R Kartidjo; Operasi Barata Yudha (23 Maret 1966-1967) dipimpin oleh Brigjen R. Bintaro; Operasi Wibawa 1967-1969; Operasi Pamungkas 1969-1971, Pembantaian terhadap masyarakat Dani 1977.

Negara Indonesia dalam membangun Tanah Papua sampai sekarang ini, dimana tidak memberikan pola pembangunan yang baik sampai reformasi di Indonesia sebagai bagian dari proses politik yang menuju kepada krisis penegakan HAM dan Hukum, termasuk dalam Era Otonomi Khusus Di Papua yang bersifat proteksi dan afirmatif. Dimana Pemerintah Indonesia telah membuat UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM.

Kemudian UU Otsus di Propinsi Papua yang memuat tentang Perwakilan Komnas HAM Papua, Pengadilan HAM, Komisi Rekonsliasi dan Kebenaran ( KKR ) harus ditindak lanjut Komisi Hukum Ad Hoc untuk membuat perdasi dan perdasus dalam konteks nasional rights adalah keliru dan tidak benar atau yang terdapat dalam Pasal 32 UU Otsus karena sumber hukumnya adalah sumber hukum Internasional dan berlaku secara universal. Contoh Pengadilan HAM Berat Kasus Abepura, 2000 yang disidangkan di Makasar adalah mimpi buruk bagi para korban Abepura dan korban lainnya di Papua, ini hannya pengadilan pura-pura (sandiwara) ada korban tapi tidak ada pelaku, proses sidang sangat lama dan tertutup, hasilnya secara administratif saja diselesaikan oleh Hakim dan kepada kedua terdakwa Jhonii Wainal Usman dan Daud Sihombing tidak dikenakan hukuman sedikitpun. Pada hal mengorbankan 105 masyarakat sipil dan mahasiswa. Dimana 3 (tiga) orang meninggal dunia saat kejadian dan 7 (tujuh) meninggal karena siksaan keji dan berat dan mengalami pendaraan. Ini sangat jelas, Negara tidak memberikan sangsi hukuman sedikitpun terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan itu, malah justru oleh Negara berikan pelaku John Wainal Usman dan Daud Sihombing mendapatkan pemulihan nama baik dan promosi jabatan.

Kasus pelanggaran HAM Abepura Berdarah, 7 Desember 2000, Akan Menjadi Studi Kasus Bagi Semua Kasus-Kasus Pelanggaran HAM lainnnya di Papua” dalam hukum di Indonesia, yaitu Biak Berdarah 1999; Wasior 13 Juni 2001; Wamena Berdarah, 6 Oktober 2000 dan 4 April 2003; Pembunuhan Theys Eluay dan penghilangan Nyawa Aristoteles Masoka, 10 November 2001, Penembakan terhadap Opinus Tabuni 9 Agustus 2008 yang hingga kini Polda Papua belum mengungkap siapa pelakunya; pembunuhan terhadap Melkianus Agapa di Nabire oleh Polisi pada 2009; penembakan beberapa warga Papua pendulang emas di pembuangan tailing di PT Freeport 2006;

Yang baru sekarang adalah stigmanisasi Separatis dan Makar yang diberikan oleh pihak aparat Keamanan kepada Rakyat Papua, seperti penagkapan sewenang-wenang, pengejaran dan penghasutan untuk membatasi gerakan HAM dan Demokrasi di Tanah Papua. Ini dapat terlihat dalam beberapa kasus terakhir ini, seperti Filip Karma, Yusak Pakage, Selfius Bobi dan Kawan-kawan, Buktar Tabuni, Seby Sambon dan Kawan, Musa, Diaz, Yance MTE. Dimana juga kedatangan TNI dan Polisi ke Papua yang terus meningkat, baik pasukan organik maupun non-organik dengan diberengi oleh penambahan kodam-kodam baru di Papua dengan alasan pengamanan. Yang paling parah lagi semua berjalan dalam Otsus yang tidak jelas yang berbagai pemekaran wilayah, 3 (tiga) kodam di Papua dan kepulangan pengungsii dari PNG. Kepulangan pengungsi dari PNG tidak melalui prosedur Hukum Internasional, terutama pengunsi Tahun 1984 yang diserahkan oleh PBB melalui UNHCR di Isawen kepada Pemerintah PNG pada tahun 1992 yang nasibnya tidak jelas sampai sekarang.

Pengamanan ini juga berdimensi kepada pengurasan SDA, baik logam dan non logam dari Alam Papua sehingga ketika rakyat yang memiliki hak ulayatnya akan berbenturan dengan aparat keamanan yang menyebabkan pelanggaran HAM, baik ringan dan berat. Dimana bentuk-bentuknya adalah Perampasan Tanah, Pencurian kayu (Ilegal Loging), Pencurian Ikan (Ilegal Fishing), Pencurian Tambang. Seperti yang sudah dilakukan oleh PT. Freeport, BP LNG Tangguh di Bintuni,dan lain-lain. Penambangan liar lainnya seperti di Degewo, Paniai yang dibiarkan(by omission) oleh Negara yang turut melibatkan kepentingan militer, polisi dan pejabat-pejabat tinggi di Pusat dan Daerah.

Pemerintah tidak mampu memberdayakan orang asli Papua yang malah sistem ekonomi dikuasai oleh orang non-Papua yang mengakibatkan proses diskriminasi semakin meningkat pada tatanan kehidupan rakyat Papua apalagi 72,72% rakyat Papua hidup dibawa garis kemiskinan. Sungguh kejamnya Negara atas hak hidup rakyat Papua, seakan rakyat Papua tidak memiliki nilai kemanusiaan, seakan rakyat Papua bukan manusia yang hak hidupnya harus diperhatikan. Penyempitan ruang pangan lokal asli papua, sehingga masyarakat mengalami ketergantungan dengan beras raskin yang gizinya sangat rendah. Ini adalah kelalaian Pemerintah untuk membengun pertanian, pekebunan dan perikanan yang baik bagi masyarakat papua. Maka terjadi krisis pangan di Tanah Papua.

Berdasarkan hal-hal di atas , kami yang tergabung dalam Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua, 10 Desember 2009 menuntut dan mendesak :

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) segera mengeluarkan Resolusi dari Komisii HAM (Human Rights Comission); Komisi Masyarakat Pribumi (Ingenous People Comission) dan Badan Pengunsi Dunia ( UNHRC ) dan Badan-Badan Dunia lainnya sebagai proses rekonstruksi yang berdimensi kemanusian, baik di Papua dan Di luar negeri akibat rekonstruksi politik Papua dimasa lalu, sekarang dan yang akan datang;

2. Alam dan Manusia Papua adalah proses rekonstruksi politik dimasa lalu yang mengorbankan Rakyat Papua sebagai proses integrasi pendidikan, bukan integrasi politik yang melahirkan pelarian politik, pengungsian, genosida, berbagai stigmanisasi, seperti surversif, separatis, makar dan pemerasan SDA harus dihentikan.

3. Negara – Negara dan Perusahaan – Perusahaan Multi Nasional Cooperations yang terlibat dengan rekonstruksi politik papua dimasa lalu harus bertanggung jawab terhadap Alam dan Manusia Papua sebagai proses rekonstruksi kemanusiaan bagi Rakayat Papua sebagai Korban Pelanggaran HAM;

4. Masyarakat internasional harus memperhatikan nasib korban pelanggaran HAM Papua, sebagai proses rekonstruksi yang berdimensi kemanusian, terutama bagi Korban-Korban Pelanggaran HAM.

5. Meninjau kembali semua kebijakan Negara Indonesia dalam membangun rakyat papua, terutama kebijakan eksplotasi Sumber Daya Alam, dan menghentikan pemekaran ( Propinsi, Kota, Kabupaten ) dan Rencana Pembentukan Kodam.

6. DPR Papua dan Gubernur Papua segera menghentikan semua investasi yang merugikan dan menghilangkan hak-hak masyarakat Adat;

7. Mendesak kepada Gubernur, DPR dan Polda Papua, baik di Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat untuk mendorong evaluasi resmi atas kebijakan keamanan di Tanah Papua dan merasionalisasikan jumlah Pasukan Organik dan Non-Organik;

8. DPRP- Papua segera membuat Perdasi dan Perdasus untuk memenuhi Hak – hak korban Pelanggaran HAM Papua sebagai kewajiban negara;

9. DPR Papua Mendesak kepada Pemerintah Pusat untuk membebaskan seluruh Tahanan Politik Papua dan membuat Tim Ad Hoc guna menyelidiki dan tuntaskan kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap Tahanan Politik Papua di seluruh Indonesia;

10. Pemerintah Pusat dan Daerah segera mempersiapkan infrastruktur (fasilitas kesehatan) dan serius melaksanakan Kesehatan Gratis; Pendidikan Gratis untuk memajukan dan meningkatkan produktivitas nilai – nilai budaya Rakyat Papua;

11. Pemerintah Propinsi Papua dan DPRP Papua segera membuat Pasar Tradisional bagi Pedangang Asli Papua sebagai bentuk nyata peningkatan Ekonomi rakyat.

Demikian Pernyataan Sikap Kami, Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua.

SYUKUR BAGIMU TUHAN…!
KAU BERIKAN TANAHKU, BERI AKU RAJIN JUGA, SAMPAIKAN MAKSUDMU
SELAMAT BERJUANG UNTUK RAKYATMU YANG TERTINDAS.

Jayapura, 10 Desember 2009
HARI HAM SE – DUNIA
Koordinator Umum

PENEAS LOKBERE.

Kategori:Uncategorized
Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.