Pemerintah Lebih mementingkan Mekanisme Birokrasi Dari Pada Nyawa Tawanan Politik

Terkait  Tahanan Politik, Kimanus Wenda yang sedang sakit menderita penyakit tumor sejak tahun 2010 di Lembaga Pemasyarakatan di Nabire,  BUK melakukan audiensi dengan Kepala Kementrian  Hukum  dan HAM Provinsi Papua Senin 13 Februari 2011, di Kali Acai Abepura Papua.

Dalam pertemeuan tersebut,  BUK meminta penjelasan terkait proses pemindahan untuk pengobatan yang memakan waktu cukup lama sejak tahun 2011 hingga saat ini. Selain itu juga mempertanyakan  berapa orang pengawal dan siapa yang akan membayar biaya  tiket untuk pengawal dari Nabire ke Jayapura.

Beberapa alasan yang dikemukakan oleh kepala Kementrian Hukum dan HAM bahwa mereka sudah  lama melakukan upaya untuk pengobatan  Kimanus  Wenda yakni proses pemindahan dan biaya pengobatan.  Saat ini  sedang menunggu proses dari pemerintah pusat, karena mengenai Para tahanan Politik keputusannya dari pusat. “Kami juga ingin supaya para tahanan Politik bisa berobat dengan cepat tetapi kami juga harus menghargai mekanisme pemerintahan yang ada” kata Kepala Kementian Hukum HAM Papua.  Dalam pembicaraannya menjelaskan bahwa ia juga menerima banyak surat dari NGO internasional mengenai desakan dan kekawatiran kondisi tahanan Politik Papua yang selalu mengalami banyak persoalan.

BUK menilai, pemerintah lamban dalam masalah tahanan Politik yang sakit dan mempersulit dalam semua proses. Pemerintah lebih mementingkan  proses dan mekanisme dalam birokrasi dari pada nyawa manusia.  Untuk  itu, BUK mendesak Kepada Kementrian Hukum dan HAM segerah mepercepat proses pemidahan untuk pengobatan Tahanan Politik yang  sudah lama menderita. Selain itu mendesak kepada pemerintah bertanggungjawab dan tidak harus melimpahkan sepenuhnya kepada Tapol dan keluarga. karena Negara yang menahan, maka negara harus bertanggungjawab atas tahanan politik. Mengenai biaya tiket maupun pengobatan. Namun karena pemerintah tidak serius dan tidak mau mengurus para tahanan politik yang sakit sehingga keluarga  dan para pihak yang peduli dengan tahanan Politik akan menanggung sebagian biaya pengobatan dan biaya tiket dan sedang di upayakan. Selain itu penggawal juga tidak harus banyak orang tetapi cukup satu orang,  karena Kimanus tidak akan melarikan diri dari.

Pengalaman selama ini, pemerintah selalu memberikan beban kepada keluarga dan LSM yang peduli dengan masalah Tapol di Papua. Hal ini kedepan pemerintah akan terbiasan dan akan memberikan semua beban kepada Tahanam politik dan keluarga, dan pemerintah seenaknya menahan orang  dan tidak bertanggungjawab. (NY/BUK)