Beranda > Uncategorized > PRESS RELEASE 10 TAHUN KASUS ASIOR BERDARAH

PRESS RELEASE 10 TAHUN KASUS ASIOR BERDARAH

27 Agustus 2012

BERSATU UNTUK KEBENARAN  (UNITED FOR TRUTH)

KontraS Papua. Jl. Raya Sentani No.67B, Sosial Padangbulan Abepura,  Jayapura-Papua Email: buk_jayapura@yahoo.co.id, Website:www.bukpapua.org

———————————————————————————————————————————————-

Pres Release 

KEJAHATAN  KEMANUSIAAN

DIBALIK OPERASI PENYISIARAN DAN PENUMPASAN DI WASIOR, 2001 

Setiap kasus Kejahatan HAM yang terjadi, aparat keamanan (TNI-Polri) selalu menjadi aktor utamanya. Dimana nilai-nilai hak asasi manusia dan Demokrasi dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan Negara.  Provinsi Papua dan Papua Barat serta  Kabupaten dan Kota di seluruh Tanah Papua sudah berulangkali menjadi tempat dimana terjadinya peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat Negara yaitu TNI & Polri. Sebut saja sejumlah peristiwa besar yang secara khusus akan tetap di ingat oleh masyarakat Papua dari generasi ke generasi sebagai peristiwa yang sangat mengerikan dan meninggalkan bekas luka, traumatig dalam hati masyarakat, yaitu: Peristiwa  1977, peristiwa Wamena, 6 Oktober 2000 dan 4 April 2003,  Peristiwa Biak 6 Juli 1998, Abepura berdarah 7 Desember 2000, Peristiwa Wasior 13 Juni 2001, Penculikan dan Pembunuhan Theys Hiyo Eluway serta penghilangan Sopirnya Aristoteles Masoka 10 November 2001, Abepura 16 Maret 2006 dan penembakan Opinus Tabuni 9 Agustus 2008. dari sejumlah kasus Pelanggaran HAM berat tersebut diatas hannya Abepura, 7 Desember 2000, telah disidangkan di Pengadilan HAM Makassar 2005.Peristiwa Wasior,13 Juni 2001 bermula dari aksi masyarakat menuntut ganti rugi atas hak ulayat yang rampok oleh perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seperti PT. Darma Mukti Persada (DMP), P.T Wapoga Mutiara Timber (WMT), C.V Vatika Papuan Perkasa (VPP).  Aksi yang dilakukan pada pertengahan Maret 2001 memberikan batas waktu kepada PT. DMP sampai dengan 30 Maret 2001 untuk segera membayar ganti rugi hak ulayat. Namun P.T DMP di Wondama, kantor cabang di Manokwari maupun Jakarta tidak merespon tuntutan masyarakat, dan bahkan masyarakat yang menuntut hak-hak dasar itu di cap sebagai pengacau keamanan di tangkap, disiksa dibunuh dan menghilangkan secara paksa.  sehingga tanggal 31 Maret 2001 masyarakat melakukan penutupan jalan P.T DMP dan hanya bertahan sehari karena tanggal 31 Maret “kelompok tidak dikenal bersenjata” menembak mati 3 orang karyawan P.T DMP. Akibat peristiwa tersebut pada tanggal 1-2 April 2001, pasukan Brimob didatangkan dari Kabupaten Sorong, Biak, Manokwari dan Bintuni. Dalam rangka pencarian kelompok TPN/OPM yang diduga melakukan penembakan, Aparat Kepolisian Brimob melakukan penyisiran di daerah Wombu, daerah seluruh Wondama, Kecamatan Wasior dan sekitarnya.

Paska penembakan, Polda Papua dengan di dukung Kodam XVII Trikora segera melakukan operasi penyisiran “Operasi Tuntas Matoa”. Dalam operasi tersebut, penduduk sipil yang tidak tahu menahu tentang penyeragnan tersebut dan pembunuhan terhadap Brimob menjadi sasaran penembakan, penganiayaan, penyiksaan, pembunuhan secara kilat dan penangkapan secara sewenang-wenang oleh aparat Brimob, selain itu 51 rumah dibakar dengan harta bendanya di 8 lokasi yg berbedah (Wasior kota, kampung Wondamawi, Kampung Wondaboi, Kampung Cenderawol, di Sanoba.  Operasi tersebut juga memakan korban secara meluas ke beberapa daerah luar teluk Wondama seperti Yopanggar bagian utara teluk wondama, wilayah kepulauan Roon, Kecamatan Windesi, kecamatan ransiki, Bintuni, kota Manokwari dan Nabire.

Proses hukum atas kasus tersebut hingga saat ini mandek. Terjadi tarik ulur antar Komnas HAM dan Kejaksaan Agung RI dengan alasan-alasan formalis-normatik, tanpa mempertimbangkan betapa kesalnya para korban menonton sandiwara peradilan di Indonesia dalam kondisi mereka yang kian terpuruk, sambil mengharapkan keadilan yang tak kujung datang. Sementara para tersangka terus menikmati hidupnya, mendapat kehormatan sebagai pahlawan, menerima kenaikan pangkat dan promosi jabatan tanpa tersentuh hukum.

Presiden Republik Indonesia (Susilo Bambang Yudoyono) memimpin dua periode, namun hingga saat ini tidak ada niat baik untuk memberikan rekomendasi maupun desakan   kepada Komnas HAM, Kejaksaan Agung dan Kepala Daerah Provinsi Papua terkait dengan status proses hukum atas kasus Wasior dan Wamena. Sesuai amanat UU Otonomi khusus Papua bahwa adanya pemajuan, Penegakan dan perlindungan HAM di Tanah Papua. Kenyataanya amanat UU otsus tersebut, sebatas di dalam buku. Pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat yang mempunyai kewenangan penuh untuk mendesak kepada presiden RI dalam rangka, dipercepat proses hukum atas kasus Wasior dan Wamena. Sesuai hasil investigasi Komnas HAM RI bahwa kasus Wasior dan Wamena masuk dalam kategori Pelanggaran HAM Berat.

Atas dasar uraian singkat diatas maka, kami “Bersatu Untuk Kebenaran” mendesak Kepada:

  1. Presiden SBY segera menyelesaikan kasus-Wasior dan Wamena, sebagai wujud nyata bahwa benar, warga Papua juga adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh sebab itu harkat dan martabat manusia Papua juga mesti diakui dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Papua sebagai warga Negara.
  2. Kejaksaan Agung RI segera menghentikan proses tarik ulur atas kasus Wasior dan Wamena melakukan koordinasi yang baik untuk mendorong kemajuan yang berarti bagi proses hukum kasus Wasior dan Wamena dan hentikan sandiwara lempar-melempar berkas kasus sebagai langka memperkokoh lingkaran impunitas.
  3. Pemerintah Daerah Provinsi Papua, DPRP, Komnas HAM Daerah Papua dan Majelis Rakyat Papua agar segera mengambil langka nyata untuk mendorong kasus Wasior dan Wamena ke Pengadilan HAM dan mengevaluasi seluruh kejahatan Negara di Tanah Papua
  4. Segera membentuk Pengadilan HAM di Papua
  5. Jika Pemerintah tidak serius, proses hukum kasus Wasior dan Wamena, maka kami seluruh Korban Pelanggaran HAM di tanah Papua akan mempersoalkan  di mekanisme Internasional.

 

Demikian tuntutan kami dan atas nama Badan Pengurus Bersatu Untuk Kebenaran (BUK), mengucapkan terima kasih!

 

Jayapura, 13 Juni 2011

 

Bersatu Untuk Kebenaran (BUK)

 

 

 

Peneas Lokbere

Koordinator Umum

 

Iklan
Kategori:Uncategorized
%d blogger menyukai ini: